Indonesia dinobatkan menjadi negara yang paling gencar melakukan reformasi birokrasi untuk mendorong kemudahan berbisnis di dunia. Satu-satunya negara yang mengalahkan Indonesia hanyalah China.
Hal tersebut merupakan hasil dari laporan indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) yang dirilis oleh Bank Dunia pada Jumat (25/10).
Salah satu indikator yang dinilai semakin baik di Indonesia adalah kemudahan memulai usaha (Starting a business). Indonesia melakukan pembenahan dengan memperkenalkan Online Single Submission (OSS) yang mempermudah perolehan izin usaha.
Sementara itu, pada sisi elektrifikasi, Indonesia telah melakukan peningkatan kapasitas pasokan listrik dengan baik. Perbaikan sistem pemeliharaan jaringan listrik juga dilakukan guna meningkatkan produktivitas dunia usaha.
Proses pembayaran pajak (paying taxes) juga dinilai semakin baik dengan semakin dimudahkannya pelaporan dan pembayaran pajak secara daring.
Pada indikator perdagangan lintas batas (trading across borders), Bank Dunia menilai Indonesia semakin mempermudah proses ini dengan perbaikan pada sistem daring deklarasi barang ekspor.
Sektor lain yang mendapat nilai positif adalah penegakan hukum terhadap perjanjian (enforcing contracts). Hal ini terlihat dari munculnya sistem manajemen kasus secara online untuk para hakim.
"Peringkat Indonesia stagnan, tapi tergolong negara yang paling banyak melakukan reformasi bisnis di Asia Timur setelah Cina,” ujar Ekonom senior Bank Dunia, Arvind Jain, Jumat (25/10).
Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia sendiri sebetulnya tidak meningkat dan masih berada di posisi ke-73 dari 190 negara. Namun, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling banyak melakukan reformasi terkait iklim bisnis karena dalam setahun terakhir melakukan lima reformasi.
"Reformasi bisnis dianggap sebagai lari maraton, bukan lari cepat. Ini penting bagi perusahaan untuk secara konsisten mengambil langkah reformasi untuk melakukan lompatan besar dalam satu tahun,” ujarnya. (SN)
