Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta, Irmansyah, mengatakan bantuan sosial (Bansos) tahap dua akan segera didistribusikan. Hingga kini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pemadanan data penerimanya agar tidak penyaluran tepat sasaran.
"Hasil evaluasi yang dilakukan adalah terkait dengan data penerima bansos yang harus di update kembali, terutama bagi mereka yang layak mendapatkan, tapi belum masuk data," kata Irmansyah di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Irmansyah menerangkan, Pemprov DKI Jakarta telah menghimpun update data atau data terbaru tersebut dari berbagai sumber. Di antaranya melalui informasi dan laporan yang disampaikan oleh pihak RT dan RW setempat.
Usai dilakukan update target penerima bansos akan bertambah, meski belum memastikan jumlahnya, diperkirakan target penerima bansos yang semula sebanyak 1,2 juta orang akan bertambah hingga sekitar 2 juta orang penerima.
"Rencana awal kan 1,2 juta orang, dan yang kita distribusikan di tahap satu ini yang yaitu sejak 9-25 April adalah sebanyak 1.163 orang penerima," sebutnya.
"Untuk tahap kedua itu datanya akan bertambah. Pendataan itu dilakukan oleh oleh Kominfo dan Dukcapil, tapi angka sementara kan sekitar 2 juta-an orang penerima. Tapi sekarang lagi dilakukan proses pemadanan data dulu," tambah dia.
Dia menjelaskan, bahwa dalam melakukan pendataan pihaknya juga menerapkan kriteria terhadap masyarakat yang layak menerima bansos. Hal itu dilakukan agar pemberian bansos dapat tepat sasaran.
"Kalau kriteria yang dari RW kan ada form-nya. Antara lain penghasilannya di bawah Rp5 juta dan yang lainnya," bebernya.
Ia menyebut bahwa dalam pendistribusian bansos tahap kedua ini, nantinya akan bersamaan langsung dengan pemberian bansos presiden (banpres) atau dari Kementerian Sosial (Kemensos). Karenanya, seluruh data yang dihimpun harus dipastikan valid dan tidak ada masyarakat yang mendapatkan bansos ganda.
Sebelumnya, ia mengakui dalam pendistribusian bansos tahap pertama, masih banyak kesalahan penerima dan kekeliruan data penerima bansos. Hal itu kata dia, disebabkan karena masih menggunakan data awal atau data yang memang telah dimiliki Pemprov DKI.
"Karena kita pendekatannya KK, bisa jadi kepala keluarganya adalah orang-orang mampu dan dikenal. Tapi kan anggota keluarganya, mungkin keponakannya begitu yang dari kampung di situ, dia yang dapat," lanjutnya.
"Tapi prinsipnya adalah ketika dia dapat tapi tidak sesuai dengan yang di lapangannya itu nanti dicoret dan tidak dimasukan dalam data di tahap kedua," ujarnya.
Dikatakannya, bahwa bansos yang diberikan kemungkinan masih dalam bentuk sembako. Kata dia, meski bersamaan dengan didistribusikan nya banpres dari Kemensos tetapi tetap tidak dalam bentuk uang tunai.
"Itu yang kita masih tunggu keputusannya. Tapi yang pasti kalau dari pusat bentuknya itu tahap kedua ini beras dari bulog 25 kg. Itu yang disampaikan pak Mensos. Hanya beras saja 25 kg. Tapi mungkin nilainya sekitar Rp300 ribu," tandasnya.
