Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih empat calon Kepala Otorita ibu kota negara (IKN) baru. Mereka diantaranya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri Ristek dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Pengamat Politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah Putra menilai Ahok memiliki kans yang besar karena secara psikologis memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi lantaran pernah berpasangan memimpin DKI Jakarta.
"BTP (Ahok) mungkin saja dipilih mengingat ada kesan ia diistimewakan, padahal DKI Jakarta tidak mengalami kemajuan signifikan selama BTP memimpin, ini hanya soal kemasan kesan yang berpihak pada BTP, kemudian muncul anggapan ia politisi luar biasa, padahal setara saja dengan tokoh potensial lainnya," ucapnya saat dihubungi Indozone, Senin, (9/3/2020).
Pemerintah, sambungnya, harus berkaca pada situasi sosial yang ada, menjalankan roda pembangunan tidak bisa hanya menempatkan orang yang dianggap bisa bekerja, tetapi harus mampu menciptakan kondusifitas agar pembangunan tidak mendapat penolakan.
"BTP rentan terhadap penolakan, dan semestinya sudah cukup memberikan peluang BTP di Pertamina, kemudian kita lihat apakah ada perbaikan sugnifikan di Pertamina atau tidak," jelasnya.
Sedangkan ketiga figur lainnya dinilai hanya sebagai bahan agar dinilai adanya kompetisi dalam memilih.
"Sepertinya hanya untuk menandai kompetisi, meskipun sejak awal bisa saja mereka tidak masuk hitungan," katanya.
Dia juga menilai sosok Azwar Anas berlebihan jika masuk nominasi, lantaran gagalnya membebaskan nelayan Muncar dari pencemaran limbah pabrik pengolah ikan.
"Bagaimana mungkin menangani persoalan krusial IKN yang akan bersentuhan dengan lingkungan lebih besar," ujarnya.
Jika penilaian proporsional, kata Dedi, idealnya badan otorita diemban pejabat eksisting yang paling relevan.
"Karena bagaimanapun akan berurusan dengan regulasi sekaligus performa pembangunan," tutupnya.
