The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Tok! RUU Kejaksaan Disahkan Jadi Undang-Undang, Kini Jaksa Bisa Menyadap
Suasana Rapat Paripurna DPR RI sahkan RUU Kejaksaan, Selasa (7/12/2021). (INDOZONE/Harits Tryan Akhmad)
News

Tok! RUU Kejaksaan Disahkan Jadi Undang-Undang, Kini Jaksa Bisa Menyadap

Selasa, 07 Desember 2021 19:43 WIB 07 Desember 2021, 19:43 WIB

INDOZONE.ID - Sidang paripurna DPR RI ke-10 yang digelar pada Selasa (7/12) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi undang-undang.

Dengan disahkannya RUU tersebut, membuat tugas dan kewenangan Jaksa diperluas, salah satunya disebut bahwa kini Kejaksaan diberi wewenang dalam melakukan penyadapan sesuai UU khusus.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir saat membacakan laporan atas pembahasan RUU Kejaksaan bersama dengan pemerintah.

Dia mengatakan bahwa terdapat sejumlah tugas dan wewenang yang diubah dalam undang-undang ini nantinya setelah sudah berlaku.

"Antara lain penambahan kewenangan pemulihan aset, kewenangan bidang intelijen penegakkan hukum yang pengaturannya tetap menyesuaikan dengan Undang-Undanf yang mengatur tentang intelijen negara," ujar Adies dalam laporannya di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain itu, ia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang ini, jaksa juga berwenang dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial kejaksaan dan melakukan mediasi Penal. Selain itu, jaksa juga berwenang melakukan sita eksekusi.

Lebih lanjut, Adies mengatakan bahwa bukan hanya penambahan, RUU ini juga mengatur modifikasi pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa seperti penegasan pelaksanaan diskresi jaksa dalam menjalankan tugasnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) menjadi undang-undang.

Hal tersebut usai DPR mengambil keputusan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 masa sidang II tahun 2021-2022, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/12/2021).

Keputusan RUU Kejaksaan disahkan menjadi UU dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat paripurna.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco.

“Setuju,” jawab persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.

TAG
Zal
Zal

Zal

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US