The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Dino Patti Djalal Khawatir Presiden 2024 Bukan Milik Rakyat, tapi Milik Sponsor
Dino Patti Djalal. (Instagram/@dinopattidjal)
News

Dino Patti Djalal Khawatir Presiden 2024 Bukan Milik Rakyat, tapi Milik Sponsor

Selasa, 22 Juni 2021 11:12 WIB 22 Juni 2021, 11:12 WIB

INDOZONE.ID - Duta besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal turut mengomentari isu soal pemilihan presiden yang disarankan dikembalikan ke MPR. Artinya, Indonesia akan kembali ke zaman orde baru.

Dino mengatakan bahwa kini ada anggota DPR yang aktif mengusulkan agar presiden di tahun 2024 nanti tidak lagi dipilih rakyat. Terkait hal ini, Dino menyarankan agar nama-nama anggota DPR tersebut diungkapkan ke publik.

"Anggota2 DPR yg kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK  LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," kata Dino melalui akun Twitter-nya, Senin (21/6/2021).

Jika pada tahun 2024 nanti pemilihan presiden benar-benar dikembalikan kepada MPR, artinya presiden bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Jika presiden milik sponsor, maka nantinya korupsi akan semakin marak.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode, PKB: Tidak Boleh Ada Gerakan di Luar Konstitusi!

Tidak ada lagi yang percaya pemilihan presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi dan juga korupsi.

"Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," kata Dino.

Mantan Menteri Luar Negeri di era SBY tersebut tidak akan membiarkan jika ada DPR yang merengut dan merusak demokrasi.

"Karenanya, nama2 anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka utk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yg justru renggut & rusak demokrasi dari anak2 kita yg akan mewarisi Indonesia ke depan," ungkap Dino.

Pernyataan Dino pun mendapat beragam reaksi dari netizen.

"Baik lewat MPR atau langsung tidak  menjamin hadirnya pemimpin  ideal, semuanya berpulang kpd akhlaq, adab, moral, etika, kecerdasan para pemilih yakni MPR/rakyat langsung. Saat presiden dipilih MPR tdk ada keterbelahan dimasyarakat, biaya pemilu murah. Semua ada kurang lebihnya," kata @jabaralibtn.

"Anggota Dewan yg mengusulkan pilpres kembali tidak langsung, berarti sedang berupaya memanipulasi demokrasi," kata @Herzaky_.

"Anggota2 DPR ini yg dulu turun kejalan untuk Reformasi. Tapi sekarang setelah mapan, mereka2 juga yg menghianati amanat reformasi 1998," kata @IbrahimHarahap.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Dina
Dina

Dina

Editor
JOIN US
JOIN US