The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Wagub Riza Sebut Pemprov DKI Jakarta Ingin UMP 2022 Lebih Tinggi
Sejumlah pekerja melakukan aksi unjuk rasa menuntut revisi besaran UMP DKI 2022 di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11/2021). (photo/ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
News

Wagub Riza Sebut Pemprov DKI Jakarta Ingin UMP 2022 Lebih Tinggi

Selasa, 30 November 2021 23:45 WIB 30 November 2021, 23:45 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemerintah Provinsi DKI menginginkan buruh di Ibu Kota mendapatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang lebih tinggi seperti 2016 lalu yang saat itu mencapai 14,81 persen.

"Kami harus patuh, taat pada regulasi yang ada khususnya PP Nomor 36 Tahun 2021 jadi kami dengan terpaksa harus mengikuti aturan yang ada," kata Riza Patria, Selasa (30/11) dikutip dari ANTARA.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 22 November 2022 yang mengusulkan agar ada peninjauan kembali formula penetapan UMP.

Dalam surat itu dilampirkan rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta pada periode 2016-2021 yang menggunakan formula PP Nomor 78 Tahun 2015.

Baca juga: Raffi Ahmad-Nagita Slavina Akhirnya Perlihatkan Wajah Baby R

Pada 2016, UMP mencapai Rp3,1 juta dengan kenaikan 14,81 persen, kemudian pada 2017 besaran UMP mencapai Rp3.355.750 dengan kenaikan 8,25 persen.

Selanjutnya pada 2018 besaran UMP mencapai Rp3.648.035,820 dengan kenaikan 8,71 persen, pada 2019 besaran UMP mencapai Rp3.940.973,096 dengan kenaikan 8,03 persen.

Kemudian pada 2020 besaran UMP mencapai Rp4.276.349,906 dengan kenaikan mencapai 8,51 persen dan pada 2021 besaran UMP mencapai Rp4.416.186,548 dengan kenaikan mencapai 3,27 persen.

Rata-rata kenaikan UMP selama 2016-2021 mencapai 8,60 persen.

Sedangkan pada 2022, besaran UMP dengan menggunakan formula PP Nomor 36 Tahun 2021 mencapai Rp4.453.935,536 atau kenaikan mencapai 0,85 persen.

"Untuk itu kami telah berkirim surat, Pak Gubernur ke Ibu Menteri (Ketenagakerjaan) supaya ada revisi dan peninjauan kembali terkait formula, metode pengupahan bagi buruh. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti ada kebijakan yang kami harapkan bisa meningkatkan rasa keadilan bagi buruh, pengusaha, pemprov dan masyarakat," katanya.

Ia juga menyebutkan jika UMP DKI idealnya perlu ada perbaikan karena sebetulnya pengusaha dan pekerja tidak masalah dengan besaran lebih tinggi.

"Idealnya perlu ada perbaikan karena sebetulnya yang bersepakat antara pihak pengusaha dan buruh soal angka sampai lima persen pun, tidak ada masalah," kata Riza.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Kana
Kana

Kana

Editor
TERKAIT DENGAN INI
JOIN US
JOIN US