Komisi I Kritik Prabowo dan Panglima TNI yang Tak Hadiri Rapat: Jangan asal Tunjuk!

- Kamis, 23 September 2021 | 13:01 WIB
Rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/9/2021). (INDOZONE/Harits Tryan Ahmad)
Rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/9/2021). (INDOZONE/Harits Tryan Ahmad)

Rapat kerja antara Komisi I DPR bersama dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI diwarnai hujan interupsi. Sebab dalam rapat yang membahas terkait Pembahasan Penyesuaian RKA-K/L Kemhan/TNI TA. 2022, mitra kerja Komisi I hanya mengirim perwakilan saja.

Seperti Kementerian Pertahanan diwakili Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Lalu untuk Panglima TNI, mengutus Kepala Badan Intelijen Strategis Letnan Jenderal Joni Supriyanto.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan TB Hasanuddin memandang agenda hari ini terkait anggaran adalah hal yang penting dan final terkait pertahanan tahun 2022. Sehingga meskipun Panglima TNI tak bisa hadir, tidak bisa menunjuk asal saja.

"Untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah, artinya ini kepala negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk (perwakilan) saja," ujar TB dalam rapat kerja, Kamis (23/9/2021).

Dia menjelaskan perihal pengalokasian anggaran TNI hanya bisa diputuskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Karena dia yang mempunyai wewenang untuk menggeser-geser anggaran.

"(Kabais) bukan dalam kewenangannya memutuskan, misalnya oke geser anggaran ke darat sekian, laut sekian, nggak bisa, harus Panglima TNI (yang memutuskan)," bebernya.

Interupsi datang juga dari Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. Menurut dia, rapat terkait anggaran namun hanya diwakili kementerian atau lembaga adalah preseden tidak baik.

"Preseden yang pertama terjadi, sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara," beber Syarief.

Syarief menekankan Komisi I sangat menghargai mitra kerja. Namun perlu diperhatikan bagi mitra adalah peraturan dalam rapat kerja harus ditaati.

BACA JUGA: Lagi, Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang di Kasus Red Notice

Ia pun mengusulkan agar rapat ini ditunda. Menunggu pihak perwakilan Panglima yakni Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono.

“Menunggu sampai berkepentingan ikut hadir semuanya,” harap Syarief.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kebakaran Toko di Mampang Semalam, 7 Orang Tewas

Jumat, 19 April 2024 | 14:25 WIB
X