Komisi II DPR RI bakal melakukan rapat konsinyering bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP. Adapun rapat itu dalam rangka membahas persiapan pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan bahwa rapat konsinyering tersebut bakal dilakukan sejak hari ini, Jumat 13 Mei sampai dengan hari Minggu 15 Mei 2022. Menurutnya, ada beberapa agenda yang dibahas dalam rapat konsinyering ini.
"Diantaranya melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024. Termasuk juga membahas lebih detil terkait aspek anggaran yang dinilai masih jumbo," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).
Dikatakan Guspardi, Komisi II dan Pemerintah terus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengefisienkan anggaran dari pengajuan awal yaitu Rp 86 triliun dan terakhir sudah di rasionalisasi menjadi sekitar Rp.76 triliunan.
Kemudian diakuinya bilama anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 belum disepakati hingga saat ini. Begitu juga soal lamanya durasi masa kampanye juga belum disepakati oleh KPU, pemerintah maupun DPR.
"KPU mengusulkan kampanye berlangsung 120 hari dan pemerintah ingin 90 hari. Sementara sejumlah fraksi Komisi II mengusulkan masa kampanye yang lebih singkat yaitu sekitar 60-75 hari," tutur Guspardi.
Menurut Guspardi tujuan dari memberikan efektivitas dan efisiensi terhadap tahapan, pengadaan dan penyebaran logistik. Karena penyingkatan masa kampanye tentu akan berimplikasi terhadap regulasi (PKPU) dan juga akan terjadi penghematan anggaran dimana pengadaan logistik pemilu bisa lebih efektif dan efisien.
Baca Juga: Kelompok Milenial: Erick Thohir Potret Pemimpin Ideal untuk Indonesia
Politisi PAN ini berujar yang tak kalah penting dibahas lebih lanjut adalah soal penggunaan sistem digital (e-recap). Dimana sebelumnya pada pilkada serentak kan sudah pakai e-recap walaupun baru bersifat uji coba.
"Kalau nanti kita sepakati menjadi permanen, tentu ini akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet dan lain sebagainya," paparnya.
Selain itu mengenai standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini perlu dikaji supaya penyelesaian sengketa Pemilu 2024 tidak beririsan dengan tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya lebih paripurna, karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebik baik dari pemilu sebelumnya," pungkas Guspardi.
