Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian terkait untuk segera mengimplementasikan Program Kartu Prakerja. Dia berharap program tersebut sudah terlaksana pada Januari 2020.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan pembahasan soal Program Kartu Prakerja di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11). Dalam rapat tersebut hadir para Menteri Koordinator (Menko) dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Selain itu turut tampak pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto.
"Terkait dengan reformasi sistem saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan," kata Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga meminta para pencari kerja atau pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang mereka minati.
"Melalui platform digital yang kita siapkan," tuturnya.
Presiden Jokowi mengusulkan anggaran sekitar Rp7,81 triliun untuk Program Kartu Prakerja. Anggaran tersebut bakal dipergunakan untuk pelatihan, serfitikasi, insentif, dan pengisian surver berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler.
Untuk diketahui, penerima Program Kartu Prakerja adalah individu yang baru lulus/kuliah tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Individu yang jadi korban PHK dan mencari pekerjaan baru juga bisa menikmati program ini.
