Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa pihaknya menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar. Ia bilang kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin. Syaikhu mendesak agar pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut.
"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya,” ujar Syaikhu dalam keterangannya kepada Indozone, Kamis (1/9/2022).
Syaikhu berujar mereka yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
Baca Juga: Bener Enggak Sih BBM Subsidi Naik Awal September Ini? Ini Jawabannya!
“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," ucap Syaikhu.
Sekerang ini, kata Syaikhu, sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan. Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng.
Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.
"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.
Syaikhu menjelaskan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.
“Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," tandas Syaikhu.
Syaikhu menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung. Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.
"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" Tutup Syaikhu.
