Menko Polhukam Mahfud MD menjawab dugaan keterlibatannya dalam upaya pengambilan paksa pucuk kepemimpinan Partai Demokrat.
Mahfud membantah memberi restu kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.
Bantahan itu disampaikan Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).
Mahfud merasa kaget. Dia meminta publik yakin bahwa dia tidak pernah membicarakan upaya itu, baik dengan Moeldoko maupun dengan orang lain.
"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui," cuitnya.
Mahfud menambahkan, jabatannya saat ini tidak akan berlaku bila aja ada yang memanfaatkannya untuk merebut partai sekelas Demokrat.
"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu. Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid," sambungnya.
Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 2, 2021
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya beberapa hari lalu mendapatkan laporan terkait adanya gerakan politik yang berusaha mengambil Partai Demokrat secara paksa.
“10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).
Adapun gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang yang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
AHY berujar, selain melibatkan mantan kader Partai Demokrat, ada juga non kader partai yang merupakan petinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Lanjut dia, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
