Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah yaitu dengan mengalokasikan 20 persen dari APBN meskipun ekonomi sedang tertekan akibat pandemi COVID-19.
“Anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN, no matter what. Artinya mau kondisi APBN lagi kempes, lagi besar, ekonomi menghadapi COVID-19 itu tidak boleh dikompromikan,” kata Sri Mulyani, dilansir dari Antara, Senin (2/11/2020).
Kemudian, ia juga mengatakan bahwa komitmen pemerintah itu sejalan dengan keinginan Indonesia untuk dapat memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing seperti negara lain.
Ia menuturkan bahwa peningkatan kualitas SDM akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena terbentuknya karakter yang inovatif, kreatif, hingga kompetitif dalam melihat suatu perubahan.
Salah satu hasil dari pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, yakni pemberian beasiswa LPDP kepada lebih dari 20 ribu masyarakat Indonesia. Ia menyebutkan bahwa tahun ini ada penerima LPDP berjumlah 1.659 orang yang terdiri dari 785 orang laki-laki dan 877 orang perempuan.
Sri Mulyani merinci pengalokasian untuk Sumatera 249, orang, Jawa 1.041 orang, Kalimantan 55 orang, Nusa Tenggara dan Bali 132 orang, Sulawesi 132 orang, Papua 30 orang, serta Maluku 28 orang.
“Yang mengambil Phd 323 orang, dokter spesialis 54 orang, dan magister 1.263 orang,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah turut memprioritaskan anak yang berasal dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah sebagai langkah untuk memutus rantai kemiskinan.
