Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah membeli lahan seluas 70 hektar.
Hal tersebut diketahuinya ketika menjalani rapat bersama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Badan Pembina BUMD beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, Eneng menyebutkan, rincian terkait keberadaan dan rencana peruntukan lahan tersebut belum dijelaskan kepada DPRD hingga saat ini.
Oleh sebab itu, Eneng meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak menutup-nutupi anggaran pengadaan lahan itu di Ibu kota. Pasalnya, ia menilai selama ini dinilai tidak transparan terkait pembelian tanah oleh Pemprov DKI.
"Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari. Kemudian muncul anggaran ratusan miliar, bahkan triliunan secara tiba-tiba," ucap Eneng dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).
Baca Juga: Sebanyak 22 Teroris di Jatim Dipindahkan ke Jakarta, Mata Ditutup, Kaki Dirantai
"Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” tambahnya.
Berkaca dari kasus korupsi pengadaan lahan yang tengah diusut oleh KPK, PSI berharap kejadian tersenut menjadi momen agar Anies Baswedan dapat membenahi proses penganggaran.
"PSI meminta agar Gubernur Anies tidak menutup-nutupi data anggaran pengadaan tanah. PSI juga mendorong agar Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran,” tandas Eneng.
