Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membantah akan melakukan karantina atau "lockdown" gedung parlemen setelah 18 anggota DPR dan 22 staf ahli, tenaga ahli, petugas kebersihan, dan pegawai dinyatakan positif COVID-19.
Dia menjelaskan, Gedung DPR tidak bisa dilakukan penutupan karena berkaitan dengan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
"Kalau kaitannya ditutup (gedung), harus kontekstual, di DPR ada namanya siklus anggaran yang memutuskan anggaran kementerian/lembaga," kata Indra dikutip dari ANTARA, Rabu (7/10/2020).
Dia mengatakan, pengesahan anggaran biasanya dilakukan pada Oktober. Namun dipercepat karena kondisi pandemi.
Menurut dia, ada mekanisme yang harus dijalankan Badan Anggaran DPR sehingga tidak bisa dilakukan penutupan Gedung DPR.
"Jadi tidak bisa kantor dikosongkan karena ada pertimbangan tertentu, itu pertimbangannya," ujarnya.
Indra mengatakan, Kesekjenan DPR akan melakukan langkah menyemprotkan disinfektan di semua ruangan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan.
Dia mengatakan, DPR akan memperketat akses tamu yang datang ke gedung parlemen agar tidak banyak yang lalu lalang sehingga yang tidak memiliki keperluan tidak diperbolehkan masuk.
"Hanya pejabat Eselon I, II, III, dan IV yang wajib datang ke kantor, sedangkan pegawai lainnya bekerja dari rumah," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah mengkonfirmasi bahwa sejumlah anggotanya terpapar wabah dari virus corona jenis baru dan kini sedang menjalani perawatan.
Namun dia tidak merinci identitas mereka.
"Ya anggota ada 18 (terpapar corona)," kata Azis dilansir dari ANTARA.
