Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia tengah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim, dengan cara memprioritaskan penurunan emisi gas kaca, termasuk di tengah pandemi COVID-19.
“Pentingnya mempertahankan kondisi turunnya emisi gas rumah kaca pada masa pandemi melalui kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan,” katanya, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, di Jakarta, Jumat (16/10/2020).
Dalam pertemuan virtual The Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action, Menkeu juga menyatakan pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim.
Kemudian, Menkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 3,9 persen dari total dana APBN per tahun dalam rangka Climate Budget Tagging (CBT) yang telah dilakukan sejak 2016 hingga sekarang.
CBT itu telah digunakan sebagai underlying asset untuk penerbitan Green Sukuk sebesar total 2,9 miliar dolar AS selama periode 2018 sampai 2020 dan dipergunakan dalam membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengatakan Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola dana REDD+ sebesar 103,78 juta dolar AS dari GCF.
Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan Climate Change Fiscal Framework (CCFF) yang akan menetapkan strategi dan kerangka kebijakan fiskal dalam mencapai target global dalam pengurangan emisi dan ketahanan dari perubahan iklim.
“Dalam menyusun strategi pemulihan para pengambil kebijakan tidak boleh melupakan isu tentang kesejahteraan rakyat,” terangnya.
