Ketua Komisi III Herman Herry menyebutkan bahwa pihaknya akan menyurati pimpinan DPR dalam hal meminta izin untuk memanggil jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait mengenai surat jalan buron Djoko Tjandra.
"Oleh sebab itu, hari ini juga atau besok pagi paling lambat, kami sudah berkirim surat kepada pimpinan DPR untuk meminta izin memanggil pihak kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi Kemenkumham," ucap Herman, Selasa, (14/7/2020).
"Soal nanti siapa-siapa yang dipanggil, nanti akan kami bicarakan. Tapi ketiga institusi ini harus duduk bersama dengan komisi III agar semuanya terang benderang," tambahnya.
Pada saat rapat gabungan tersebut, Herman menjelaskan kalau surat tersebut akan dibuka di depan pihak-pihak yang dipanggil itu. Sehingga, bisa diketahui instansi mana yang memberikan surat jalan kepada terpidana kasus pengalihan atau cessie Bank Bali ini.
"Itu dokumen yang diserahkan tadi akan kami buka. Sehingga menjadi tahu dari institusi mana, siapa yang menandatangani, atas dasar apa, dan semua itu bisa kami tanyakan pada pihak yang hadir dalam rapat gabungan tersebut," terang Herman.
Seperti diberitakan sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah menyerahkan dokumen surat jalan Djoko Tjandra kepada Komisi III DPR yang memiliki kop dan nomor surat, serta masih disegel.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meyakini jika dokumen perjalanan yang dilakukan Djoko Tjandra dari Jakarta ke Pontianak pada 19 Juni 2020 dan kembali lagi pada 22 Juni 2020 dijamin kebenarannya.
