Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan sementara aliran dana desa ke desa-desa yang belum menyerahkan kelengkapan administratif. Desa-desa itulah yang belakangan disebut sebagai 'desa fiktif'.
"Kami terus terang di Kementerian Keuangan akan membekukan dulu (penyaluran dana desa). Jadi tidak akan kita cairkan, jumlah (desa) kita masih menunggu dari Kemendagri ya, mudah-mudahan ini on going. Nanti setelah itu kita akan cairkan sampai ada klarifikasi yang jelas," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Prima, di Jakarta, Selasa (19/11).
Sebelumnya beredar kabar ada empat desa yang bermasalah, antara lain Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, Lerehoma Kecamatan Anggaberi, Wiau Kecamatan Routa, serta Desa Napooha Kecamatan Latoma.
Namun, Astera mengaku masih menunggu klarifikasi dari Kemendagri terkait nama dan jumlah desa yang bermasalah tersebut.
"Kita ingin perkuat itu dari segi pengawasannya. Sehingga sekarang juga dari Kemendagri sedang melakukan verifikasi. Lebih jauh nanti mungkin teman dari Kemendagri bisa menjelaskan soal desa-desa itu," tutur Astera.
Astera juga memastikan, desa-desa yang tidak memiliki kelengkapan administrasi yang benar, misalnya adanya perangkat desa dan masyarakat, akan dipertimbangkan tidak menerima dana desa pada tahun berikutnya.
"Masalah kerugian negara, masalah dibelakangnya lagi karena di sistemnya satu kabupaten, misal jatahnya 100 (desa), yang tidak disalurkan, misalnya 20 (desa) karena tidak memenuhi syarat, maka tahun berikutnya tidak kita salurkan. Jadi ini mekanisme yang bisa kita harapkan juga memperbaiki tata kelolanya," pungkas Astera. (SN)
