Dirjen Pajak Suryo Utomo mengaku terus mencari cara untuk meningkatkan rasio pajak (Tax Ratio) disaat perekonomian sedang tumbuh melambat.
Ia menyadari, pendapatan negara sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian, namun demikian ia juga tidak ingin membebani masyarakat yang sedang mengalami tekanan berlebih.
"Tahun 2020 kan awal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 untuk mencapai tahapan visi 2045. Dibutuhkan kebijakan fiskal yang tepat, yaitu memberikan dukungan akselerasi daya saing melalui program prioritas yaitu SDM (Sumber Daya Manusia), infrastruktur dan deregulasi," ujar Suryo Utomo kepada Indozone beberapa waktu lalu.
Pihaknya, kata Suryo, tengah melakukan transformasi sistem perpajakan dari analog menjadi digital. Selain itu untuk tetap menumbuhkan investasi daya saing wajib pajak tetap ada, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif.
"Ada fasilitas tax holiday, tax allowance. Untuk tax holiday sudah cukup banyak investasi-investasi baru udah komit. 20 sampai 40 wajib pajak siap lakukan investasi di Indonesia. Pemerintah juga berikan dorongan tax deduction melakukan kegiatan pengembangan inovasi. Jadi bahasanya sederhana," jelasnya.
Disisi lain, pemerintah juga mendorong perekonomian untuk bisa meningkat, salah satunya melalui dorongan kemudahan ekspor bagi produsen lokal.
"Bagi pengusaha yang ekspor pemerintah memberikan dukungan. Itu suatu insentif yang ditujukan untuk melakukan ekspansi," tuturnya.
"Pemerintah juga sedang merumuskan UU (undang-undang) yang nantinya memberikan kemudahan tidak hanya pajak pertambahan nilai pajak pendapatan. Tujuannya bagaimana meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Salah satunya pengurangan pajak pendapatan," pungkasnya.
