Banjir DKI Jakarta dan sekitarnya bukan hanya meninggalkan cerita pilu dari para korban, tapi juga sekelumit persoalan tentang dalang musibah ini.
Sejak musibah banjir merendam DKI Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, media sosial tiba-tiba dihebohkan dengan topik siapa yang harus disalahkan dari musibah yang merenggut nyawa puluhan orang ini.
Namun, topik pembicaraan warganet itu lebih menjurus pada kesalahan dari sosok seorang pemimpin DKI Jakarta. Seperti yang dilakukan oleh gadis bernama Zahara. Dalam akun Instagramnya, ia mengungkapkan jika kinerja Anies tidak beres.
"Sorry buat fans nya Anies, kerjaan dia emang benar-benar engga beres. Sekian," tulis Zahra di Instastory-nya.
Gadis yang baru saja pindah dari tanah Melayu ini, mungkin menjadi salah satu dari segelintir orang yang menyalahkan kinerja seorang pemimpin.
Namun, apakah tuduhan Zahra dan warganet lainnya, yang menyalahkan seorang pemimpin sebagai penyebab banjir, sepenuhnya benar?
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengajak para warga untuk tidak saling menyalahkan pihak mana pun terkait dengan musibah banjir.
"Musibah banjir seperti yang diketahui bersama terjadi di mana-mana, saya harap kita semua tidak usah saling menyalahkan karena ini kesalahan kolektif bersama," ucap Dedi Mulyadi, Kamis (2/1).
Dedi mengatakan, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah disebabkan oleh penggundulan hutan, penyempitan dan pendangkalan sungai hingga pembangunan yang jor-joran tanpa memperhatikan aspek lingkungan.
Ia menambahkan, banjir juga disebabkan oleh pembangunan properti yang jor-joran tanpa mengindahkan tanah rawa, sawah dan cekungan danau. Selain itu, saluran air yang kecil juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir menggenangi beberapa wilayah.
"Ada kesan seolah kita membenci selokan, membenci sungai, membenci rawa, membenci kebun, membenci sawah dan membenci hutan," ujarnya.
Dedi tak ingin, sejumlah pihak hanya sibuk saat banjir datang, dan tak peduli lagi ketika banjir usai. Ia ingin mengajak semua orang untuk membenahi tata ruang dan tata bangunan.
"Selamatkan lingkungan," tegasnya.
Kerja sama pusat-daerah
Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI yakin, pemerintah pusat dan daerah (Jabodetabek) pasti sudah memiliki rencana kerja dalam penanganan banjir. Oleh sebab itu, menurutnya penting adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah agar rencana itu tak saling bertentangan, apalagi berbenturan.
