Anggota DPR RI Mufti Anam desak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertindak cepat dan tegas memberantas permainan harga obat di tengah pandemi COVID-19, termasuk dugaan aksi mafia obat di balik kelangkaan dan melonjaknya berbagai jenis obat.
"Ini memang sudah gila-gilaan. Di semua daerah obat langka, nyarinya susah. Jangan ada lagi pihak yang leluasa memainkan obat. Harus ditertibkan,” ujar Mufti Anam, Senin (26/7), dikutip dari Antara.
Mufti menyebut, ada obat yang awalnya dijual Rp5 juta, malah melonjak hingga Rp65 juta, bahkan ratusan juta seperti Actemra.
"Kasihan masyarakat. Perintah Presiden Jokowi jelas, tertibkan soal obat ini, indikator keberhasilannya ada dua, ketersediaan dan harganya,” kata Mufti.
Mufti mengatakan ketersediaan stok obat sudah menipis, bahkan sudah tak ada dan sudah dibuktikan sendiri oleh Presiden Jokowi.
"Kejadiannya nyata. Di hampir semua daerah. Bahwa obat itu langka dan mahal. Ini fakta di lapangan. Menkes harus melakukan langkah taktis dan strategis, termasuk dari sisi penegakan hukum bila ada pelanggaran,” katanya.
Kelangkaan stok obat dikatakan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai perbuatan 'Orang-orang menengah atas' yang telah memborong obat sebagai antisipasi lantaran takut kehabisan stok.
Padahal untuk bisa mendapatkan obat yang tergolong obat keras tersebut, tentu saja harus disertai resep dokter. Mufti mengatakan jika ada indikasi dugaan permainan penjualan obat.
"Nah, bagaimana orang sehat yang kelompok menengah atas itu bisa mendapatkan obat-obat tersebut. Padahal mereka sehat. Kan kalau beli, harus ada resep dokter. Ada apa ini. Harus diusut tuntas,” kata Mufti.
Ia menegaskan lagi, pandemi harus menjadi momentum untuk pembenahan industri obat secara terintegrasi, baik dari sisi industri bahan baku obat, produksi obat, hingga distribusi yang berkeadilan.
”Ini momentum yang pas, Pemerintah lewat Menkes dengan menggandeng kementerian lain harus membenahi secara total,” pungkasnya.
