Partai Demokrat turut menyoroti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bernostalgia pelaksanaan Pemilu 2009 saat bertemu dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Di mana Hasto berbicara soal adanya upaya untuk menang dengan menghalalkan segala cara, hingga menarik elemen KPU menjadi pengurus partai pada masa tersebut.
Terkait hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai seharusnya Hasto fokus saja dengan agenda partainya untuk memastikan pemerintah dapat bekerja optimal dengan menunaikan janji-janji saat pemilu lalu.
"Sebaiknya Hasto fokus aja dengan agenda partainya apalagi sebagai the ruling party mesti bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat Pemilu. Hingga kini tak ada capaian dan janji baik dibidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Tak perlu buat pengalihan isu apalagi ditengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini," kata Kamhar kepada Indozone, Rabu (25/8/2021).
Baca Juga: Pemilu 2024 Juga Dibahas saat Pertemuan PDIP dan Gerindra
Dia pun menyoroti gaya politik post truth yang dikembangkan oleh Hasto yang dianggapnya adalah bentuk distorsi demokrasi dan disebutnya sebagai benalu reformasi. Kamhar kemudian kembali menyinggung jejak digital upaya Hasto yang diduga mengintervensi anggota KPU pada perkara Harun Masiku.
"Banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi Anggota KPU pada perkara Harun Masiku, termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum Anggota KPU menjelang Pemilu," ucap Kamhar.
Di sisi lain, Kamhar juga menjelaskan terkait pernyataan Hasto ihwal adanya elemen KPU yang ditarik menjadi pengurus partai pada Pemilu 2009, menurutnya Anggota KPU saat itu yakni Andi Nurpati masuk ke partai Demokrat karena keinginan sendiri dan itu adalah hak politik yang dipilihnya.
"Andi Nurpati sendiri masuk Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi Anggota KPU, itu hak politiknya untuk memilih jalan pengabdian baru berkiprah dipolitik dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat," kata Kamhar.
Kamhar menekankan jalan yang dipilih Andi menjadi kader partai merupakan hal biasa. Langkah serupa, kata Kamhar juga dilakukan oleh mantan anggota KPU lainnya yang memilih masuk partai politik.
"Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP," tegas Kamhar.
Sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menerima kunjungan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia pun mengenang koalisi pada pilpres 2009 saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Hasto melanjutkan, pada saat berkoalisi di tahun 2009 memberikan sebuah pembelajaran. Di mana, kata Hasto, disitu pihaknya melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara untuk memenangkannya.
“Kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT (daftar pemilih tetap), demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu,” jelas Hasto.
