Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memberi penjelasan terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia pada 2021.
Hal ini menyikapi surat dari Dubes Arab Saudi yang membantah Indonesia tidak mendapat jatah kuota haji.
"Dalam surat yang ditujukan kepada ketua DPR itu, duta besar Saudi Arabia (untuk Indonesia) menjelaskan sampai saat ini otoritas Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, tapi bagi seluruh negara lain di dunia," kata Saleh, dikutip dari Antara, Sabtu (5/6/2021).
Menurut Saleh, seharusnya sejak awal Kementerian Agama berkomunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi sebelum mengambil kebijakan.
Dia menyayangkan keputusan sepihak Kemenag yang membatalkan ibadah haji jemaah Indonesia pada tahun ini, tanpa berkomunikasi dengan Arab Saudi.
"Dari surat yang beredar itu, ada pesan bahwa sesungguhnya Arab Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya juga sempat beredar kabar bahwa jamaah haji Indonesia batal berangkat karena mendapatkan vaksin yang belum terdaftar di WHO.
"Itu sempat heboh, apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi karena pekan lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di daftar-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR itu menilai pembatalan haji ini jadi isu krusial karena Indonesia sudah dua kali membatalkan calon jemaah haji. Belum ada juga kepastian apakah di tahun depan mereka akan diberangkatkan.
"Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?," katanya.
Ia mengatakan pemerintah harusnya tetap memberangkatkan haji dengan pembatasan dan prokes ketat.
"Harapannya, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jamaah haji, walaupun dengan jumlah kuota yang dikurangi," katanya.
