The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Kemenkumham: Pelanggaran HAM Berat Tidak Masuk Ranham 2021-2025
Pendemo mengenakan topeng dan membawa poster saat berunjukrasa. (Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto)
News

Kemenkumham: Pelanggaran HAM Berat Tidak Masuk Ranham 2021-2025

Ranham pada dasarnya sebuah dokumen yang sifatnya dinamis

Minggu, 31 Oktober 2021 12:42 WIB 31 Oktober 2021, 12:42 WIB

INDOZONE.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan alasan jika pihak pemerintah tidak memasukkan dugaan pelanggaran HAM berat ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2021-2025.

"Kita kan ada Dewan HAM PBB dan Indonesia diminta pertanggungjawaban bagaimana sebuah negara atau pemerintah menjalankan instrumen HAM," kata Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi seperti dilansir ANTARA di Jakarta, Minggu (31/10/2021).

Atas dasar itu, pemerintah Indonesia membuat sebuah strategi dengan menerbitkan Ranham generasi pertama pada 1999 hingga Ranham generasi kelima yang keluar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.

BACA JUGA: Luhut: Jangan Sembarang Ngomong Berdalih HAM!

Ranham tersebut pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang sifatnya dinamis dan menjadi pegangan bagi kementerian dan lembaga. Selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

"Tujuannya jelas untuk menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi guna memberikan penghormatan, perlindungan, pemajuan HAM dan sebagainya," kata Mualimin Abdi.

Khusus Ranham generasi kelima tersebut pemerintah membuat fokus kajian agar tidak melebar kemana-mana diantaranya penanganan pada kelompok-kelompok rentan.

Sebab, jika pemerintah tidak mengeluarkan sasaran yang tepat maka dikhawatirkan penerapan Ranham 2021-2025 tidak berjalan efektif dan efisien.

"Jadi Ranham generasi keempat dan kelima kita persempit agar fokus pada kelompok rentan yang meliputi disabilitas, perempuan, anak hingga masyarakat adat," kata Mualimin.

Ia mencontohkan fokus perlindungan terhadap perempuan yang masuk dalam lingkup Ranham 2021-2025. Hal itu dilatarbelakangi masih banyaknya dugaan pelanggaran HAM terhadap kaum perempuan sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Oleh sebab itu, di banyak sektor kaum perempuan harus terus diberikan penguatan dan perlindungan HAM agar tidak terjadi diskriminasi atau pelanggaran HAM.

"Meskipun saat ini di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat, tetapi perlu terus didorong perlindungan HAM bagi perempuan," ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Edi Hidayat

Edi Hidayat

Editor
JOIN US
JOIN US