Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut dia, sebagai seorang pejabat publik yang menjadi panglima utama guna memerangi Covid-19 harusnya tidak membuat pernyataan yang setiap saat berubah-ubah yang bisa membingungkan masyarakat.
“Bisa saja akibat statement itu ada masyarakat yang tetap khawatir dan waspada, namun akibat pernyataan lainnya bahwa Covid terkendali, bisa jadi mereka malah menjadi kurang waspada,” ujar Didi kepada Indozone, Jumat (16/7/2021).
Adapun Didi menyoroti pernyataan Luhut yang tidak tegas terkait Covid-19, dengan statement berbeda-beda bisa buat sesat rakyat. Seperti halnya mengenai penambahan kasus melandai setelah tanggal 12 Juli 2021, klaim situasi terkendali dan Covid-19 varian Delta sulit dikendalikan.
"Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan yang tidak firm terkait Covid-19 dengan statement berbeda-beda bisa buat sesat rakyat," katanya.
“Yang pasti berdasarkan fakta yang ada kasus Covid-19 yang terdeteksi meroket hingga hampir 57.000, bukankah itu menunjukkan keadaan sudah buruk? Jangan-jangan lebih dari itu jika swab lebih luas lagi dilakukan,” bebernya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengajak pemerintah melihat kondisi masyarakat di lapangan imbas dari pandemi Covid-19. Bahwa masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dalam situasi darurat ini. Akibatnya, kematian banyak terjadi pada saat isolasi mandiri.
Kematian di rumah sakit juga meningkat, Didi berujar akibat pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi kritis dan butuh penanganan segera. Namun penanganan tidak bisa dilakukan secara maksmial karena jumlah ruang ICU tidak mencukupi, kekurangan pasokan oksigen, tenaga nakes terbatas.
“Fakta lainnya, masyarakat kesulitan membeli obat-obatan khusus Covid-19 dan kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya sangat mahal. Belum lagi tabung oksigen yang langka sehingga harga jadi meroket sangat tinggi. Sangat disayangkan pemerintah tidak mampu mengendalikan situasi lapangan tersebut dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut berdasarkan fakta yang ada jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona, ini menunjukkan bahwa kondisi Covid-19 Indonesia memang tidak terkendali.
Oleh karenanya, sambung Didi, pemerintah harus jujur jangan memberi kesan kepada rakyat seolah-olah Indonesia baik-baik saja. Jika pemerintah tidak transparan maka akan bisa fatal, sehingga rakyat menganggap ini hal biasa bukan hal gawat.
BACA JUGA: Sesuai Arahan Presiden, Menkes Minta 19 Juta Dosis Vaksin Segera Dihabiskan
“Langkah pemerintah harus jelas, terukur dan berdampak. Hentikan memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statement-statement yang menyebutkan bahwa kasus Covid-19 bisa dikendalikan, bahwa Indonesia baik-baik saja. Padahal bisa kita lihat sudah ada negara yang mulai menarik warga negaranya dari Indonesia, kawatir keselamatan jiwanya. Apakah fakta-fakta ini tidak cukup utk mengatakan keadaan sdh genting?” bebernya.
“Alangkah baiknya meningkatkan langkah-langkah penanganan secara strategis bukan sekadar seremonial. Langkah yang bisa dilakukan mulai dari penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes serta percepatan vaksinasi,” imbuh Didi.
