The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Era SBY Dituding Sering Jual Lahan ke Asing, Demokrat: Mahfud MD Ngawur!
Menkp Polhukam, Mahfud MD. (photo/Instagram/@mohmahfudmd)
News

Era SBY Dituding Sering Jual Lahan ke Asing, Demokrat: Mahfud MD Ngawur!

Selasa, 08 Juni 2021 13:31 WIB 08 Juni 2021, 13:31 WIB

INDOZONE.ID - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tak pernah mengobral tanah ke pihak asing. Namun katanya, praktik obral lahan itu terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan bereaksi. Menurutnya, Mahfud MD telah melakukan tajassus, yang artinya orang yang suka mencari kesalahan dan noda pemerintahan sebelumnya, dengan menutupi keburukan kinerjanya.

"Prof Mahfud ngawur itu ngomongnya," kata pria yang akrab Irwan Fecho ini kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Irwan menyebut Mahfud MD tak tahu perbedaan antara HPH (hak produksi hutan) dan HGU (hak guna usaha). Ia menjelaskan, HPH adalah pemberian izin di kawasan hutan dan bukan penguasaan atas tanah di Areal Penggunaan Lain.

"Tetapi (HPH) hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu di dalam kawasan hutan," jelasnya.

Untuk itu, ia menilai sangat aneh jika Mahfud MD bicara mengenai pengalihan tanah kepada asing saat pemerintahan SBY, tapi membahas pemberian HPH di masa itu.

"Kalau bicara hak untuk mengusahakan tanah itu HGU namanya. Kalau HPH itu ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu, hutan dan alam atau disebut juga IUPHHK-HA. Tanahnya tidak menjadi hak pemegang ijin. Jadi sangat jelas bedanya," ucapnya.

Ia meminta agar Mahfud MD berhenti melontarkan tudingan-tudingan untuk pemerintahan SBY, karena hal itu justru mempermalukan pemerintahan Jokowi.

"Prof Mahfud sebaiknya berhenti menyalahkan pemerintah sebelumnya. Itu bukan hanya mempermalukan dirinya sebagai pejabat negara tapi juga mempermalukan atasannya sendiri yaitu presiden Jokowi. Kan jadinya seperti pemerintahan ini tidak bisa kerja tapi bisanya hanya mencari kesalahan pemerinth sebelumnya," saran Irwan.


 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Victor Median
JOIN US
JOIN US