Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo, menegaskan pihaknya tidak menyetujui rencana pemerintah yang ingin melibatkan pihak swasta dari segi pendanaan dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Pemerintah diminta menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gerindra tidak ingin pihak swasta dilibatkan karena pembangunan ibu kota baru merupakan aset bangsa.
"Kalau Gerindra maunya 100 persen uang negara bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti, itu faktor sekunder. Namun, yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya," ujar Edhy.
"Ini kan kedaulatan negara masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita. Ini alasan yang kami dapat arahan dari ketua umum kami," tutur Edhy.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya setidaknya Rp466 triliun. Pendanaan itu nantinya berasal dari APBN sebesar 19 persen.
Kemudian pemerintah bakal bekerja sama dengan Badan Usaha atau KPBU, Badan Usaha Milik Negera (BUMN), serta investasi langsung dari pihak swasta.
