Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia harus bersiap dan menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi perubahan cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4.
Peta jalan penerapan industri 4.0 yang diluncurkan April 2018 lalu, disebutkan Jokowi harus jelas, terukur, terintegrasi. Sebagai cara agar Indonesia bisa melakukan terobosan dan lompatan.
Terobosan akan dilakukan pemerintah mulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun ekosistem inovasi industri, peningkataninsentif untuk investasi di bidang teknologi, dan mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya.
"Saya tekankan menuju ke negara industri yang tangguh kita harus berani berubah, berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan,” kata Presiden Jokowi.
Ia menegaskan, paling tidak, agar langkah perubahan harus nyata dilakukan terutama di 5 sektor industri prioritas yaitu di industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik.
Jokowi menyakini dengan perbaikan struktur industri nasional, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan dari peningkatan produk ekspor dan investasi.
"Dan, tidak kalah pentingnya peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita," katanya.
Survei dari lembaga riset internasional McKinsey menyebutkan, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan PDB nasional-nya sebesar USD155 miliar pada tahun 2025.
Industri 4.0 diklaim dapat meningkatkan pertumbuhan PDB riil dari 5 persen menjadi 6-7 persen atau terjadi peningkatan sebesar 1-2 persen antara tahun 2019-2030.
Kemudian menciptakan tambahan hingga 10 juta lapangan pekerjaan dan meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDB hingga 25 persen pada tahun 2030.
"Revolusi industri 4.0 menjadi bagian akselerasi kebijakan publik yang diharapkan mampu merevitalisasi sektor manufaktur, meningkatkan nilai ekspor, memperbaiki kondisi keuangan negara, serta meningkatkan pasar tenaga kerja," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
