The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Ditolak PKS, RUU Ibu Kota Negara Resmi Jadi Undang-undang
Rapat paripurna DPR (INDOZONE/Harits Tryan Akhmad)
News

Ditolak PKS, RUU Ibu Kota Negara Resmi Jadi Undang-undang

Selasa, 18 Januari 2022 13:42 WIB 18 Januari 2022, 13:42 WIB

INDOZONE.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dijadikan sebagai Undang-Undang.

Hal tersebut disepakati sebagaimana dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Laporan RUU IKN dibacakan oleh Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia. Di mana menurut Doli dari sembilan fraksi dan DPD, hanya Fraksi PKS yang menolak.

"Adapun PKS menolak hasil pembahasan tentang IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan pada tingkat dua,” jelas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia ke Kalimantan Timur Mulai Semester I/2024

Setelah itu pengambilan keputusan diambil oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia menanyakan kepada anggota yang hadir bisa dijadikan Undang-Undang.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?" ujar Puan

“Setuju,” jawab Anggota yang hadir.

Sebelumnya Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN) di DPR bersama dengan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) untuk dibawa ke rapat paripurna.

Adapun keputusan pengambilan keputusan tingkat II ini usai Pansus IKN DPR menggelar rapat bersama pemerintah dari Senin 17 Januari 2022 hingga Selasa (12/1/2022) dini hari sekitar pukul 03.00WIB. Sebelumnya  DPR dan pemerintah sudah menyepakati RUU IKN dalam keputusan pengambilan tingkat pertama.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Harits Tryan Akhmad
JOIN US
JOIN US