The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Terbit Aturan Baru Soal Mudik, Polisi Mulai Cabuti Pos Penyekatan di Wilayah Ini
Ilustrasi pos penyekatan. (ANTARA/Ali Khumaini)
News

Terbit Aturan Baru Soal Mudik, Polisi Mulai Cabuti Pos Penyekatan di Wilayah Ini

Senin, 10 Mei 2021 10:28 WIB 10 Mei 2021, 10:28 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah Aceh menerbikan aturan yang membolehkan mudik lokal antarkabupaten/kota di provinsi tersebut menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Menyikapi aturan tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat sejak Minggu (9/5) mulai mencabut semua pos penyekatan di dua lokasi perbatasan di daerah tersebut.

“Sudah mulai kami cabut posnya siang tadi. Saat ini kami tetap fokus melaksanakan Operasi Ketupat 2021,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda SIK diwakili Kasat Lantas AKP Surya Purba, Minggu malam di Meulaboh, seperti dilansir Antara.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Aceh sejak Sabtu (8/5) memperbolehkan pergerakan orang antar kabupaten/kota dalam wilayah aglomerasi, serta memperbolehkan angkutan perintis ke kepulauan untuk tetap beroperasi seperti biasa.

Adapun aturan pembolehan pergerakan antar kabupaten/kota ini, kata dia, termuat dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor:440/8833 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Penyebaran COVID-19.

AKP Surya Purba menjelaskan bahwa sesuai surat edaran tersebut cakupan wilayah aglomerasi yang digunakan untuk pembatasan pergerakan orang adalah Aceh Trade and Distribution Centre (ATDC) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

Ia menjelaskan ada enam zona atau wilayah aglomerasi di Aceh yang masih diperbolehkan dilayani oleh angkutan umum.

Pertama adalah Zona Pusat yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie. Untuk Zona Utara adalah Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Di Zona Timur ada Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang dan Zona Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Singkil.

Selanjutnya adalah Zona Selatan yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Simeulue, Zona Barat di Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

AKP Surya Purba menjelaskan bahwa untuk perjalanan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi dan perjalanan kapal penumpang serta kapal motor penyeberangan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.

Dalam surat edaran tersebut gubernur juga berpesan supaya pelaksanaan pemeriksaan pergerakan orang di wilayah yang diperbolehkan itu wajib mengikuti protokol kesehatan.

Ia juga menegaskan, pihaknya terus berupaya menciptakan kenyamanan kepada pengguna jalan di Aceh Barat, dan memastikan masyarakat mematuhi aturan berlalu lintas dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah, guna mencegah penularan COVID-19, kata AKP Surya Purba menegaskan.

TAG
Zal
Zal

Zal

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US