The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Wapres Minta Jawa Barat Awasi Protokol Kesehatan PKL Selama PPKM Level 4
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (photo/dok.Asdep KIP Setwapres)
News

Wapres Minta Jawa Barat Awasi Protokol Kesehatan PKL Selama PPKM Level 4

Jumat, 23 Juli 2021 01:12 WIB 23 Juli 2021, 01:12 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat mengawasi penerapan protokol kesehatan warga khususnya para pedagang kaki lima (PKL) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jabar dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis (22/7).

“Masalah pemberlakuan PPKM Level (4), untuk PKL yang di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai protokol kesehatannya tidak diperhatikan,” kata Wapres Ma’ruf dari kediaman resmi wapres di Jakarta dikutip dari ANTARA.

Pemda Jabar juga harus memberlakukan pengaturan lebih ketat kepada para pedagang agar tidak menyebabkan klaster penyebaran COVID-19.

Baca juga: Wagub DKI Jakarta akan Cek Kebenaran Informasi 1.214 Warga Meninggal Saat Isoman

“Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang, tetapi tidak menjadi klaster COVID-19,” tambahnya.

Dalam penerapan PPKM Level 4, Wapres menjelaskan masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang diizinkan untuk beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam pengarahan tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan sasaran vaksinasi kepada masyarakat Jawa Barat.

Merujuk pada Data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Wapres menyebutkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harian di daerah itu masih tinggi dan merupakan terbesar kedua di Indonesia.

Pada Rabu (21/7), kasus aktif COVID-19 di Jawa Barat mencapai 536.000 kasus atau berkontribusi sebanyak 18 persen terhadap kasus nasional.

Oleh karena itu, Wapres meminta jajaran Pemda Jabar meningkatkan konsolidasi dan koordinasi sinergis dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait distribusi vaksin COVID-19.

“Mengenai percepatan vaksinasi, saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemprov Jawa Barat agar distribusi dan target berjalan sesuai dengan sasarannya,” ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Kana
Kana

Kana

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US