Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah zona merah. Pasalnya menurut dia pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak efektif.
“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus COVID-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” ujar Netty kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).
Dia menekankan PSBB sendiri diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Menurut Legislator PKS ini penanganan pandemi Covid-19 akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat.
“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli. Opsi pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” ucapnya.
BACA JUGA: Ketua DPR Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Terbatas
Sampai saat ini jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sudah menyentuh di angka 2 Juta. Menurut Netty jika tidak segera diambil kebijakan yang lebih ketat maka kasus Covid-19 akan semakin buruk.
“Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di Tanah Air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Melaksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” tegasnya.
Disamping itu Netty menyoroti banyaknya anak-anak yang sudah terpapar Covid-19. Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 di antaranya adalah anak-anak.
“Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik,” ungkapnya.
“Pemerintah tidak boleh lamban bertindak guna mengantisipasi antrian bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan penuh. Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet, bahkan siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan untuk antisipasi lonjakan pasien," imbuh Netty.
Lebih jauh dia mengingatkan para orang tua agar disiplin menjalankan prokes dan meminimalisir membawa anak-anak ke luar rumah yang potensi penularannya tinggi.
"Orang tua juga bertanggung jawab memberikan perlindungan pada anak-anak dari serangan virus. Pastikan anak-anak mendapat asupan memadai, istirahat yang cukup, dan tetap tinggal di rumah. Jangan malah orang tua yang membawa anak-anak ke mall atau tempat wisata dengan alasan mengatasi kejenuhan. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dijaga kesehatannya," tandasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
