Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik meluapkan kekecewaan terhadap sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sebelumnya, PSI mengaku menolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Namun menurut Taufik, tidak ada kenaikan gaji. Anggaran Rp888 miliar pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 tersebut merupakan rincian total yang diusulkan untuk seluruh kegiatan.
Di sisi lain, Taufik juga mengungkap bahwa sesungguhnya tidak ada fraksi yang sebelumnya menolak usul anggaran tersebut. Termasuk PSI sendiri.
Oleh karena itu, Taufik menuding PSI melakukan pencitraan.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair," kata Taufik dilansir dari ANTARA, Selasa (1/12/2020).
Baru-baru ini, PSI mengumumkan penolakan terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, kenaikan gaji tersebut ditampung dalam anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021 menjadi Rp888 miliar.
Berbagai respon muncul menanggapi penolakan tersebut. Ada yang sependapat dengan PSI. Sebab, hal itu menunjukkan kesan anggota DPRD DKI Jakarta tak peka dengan kondisi masyarakat pandemi COVID-19.
Namun tudingan naik gaji tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik.
Menurut dia, tidak ada kenaikan gaji anggota dewan seiring dengan peningkatan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.
Taufik mengatakan, anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Kenaikan itu, kata dia, disebabkan penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik.
Taufik bahkan kecewa terhadap sikap PSI karena dianggap tidak konsisten. Sebab, menurutnya, usulan anggaran itu sudah disetujui sejak jauh hari oleh tiap fraksi di DPRD DKI Jakarta. Termasuk Fraksi PSI sendiri yang turut tanda tangan.
Atas sikap itu, Taufik menilai PSI hanya mau untuk tapi tetap ingin namanya baik di mata publik. Hal itu, menurutnya, sama seperti merusak citra institusi.
