Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, William Aditya Sarana menilai adanya kemunduran dari segi transparansi anggaran selama tiga tahun masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami,” ucap William dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (15/10/2020).
William pun membandingkan persoalan tersebut dengan gubernur yang sebelumnya menjabat. Menurutnya, anggaran itu ditransparansikan ke tingkat pada tahap perancangan, baik itu dalam tahap RKPD, lalu KUA-PPAS, sampai APBD disahkan.
“Sekarang, di zamannya Pak Anies, APBD itu baru akan dipublikasikan dalam sistem budgetingnya DKI, setelah adanya pengesahan pengesahan KUA-PPAS. Ini ada kemunduran,” terangnya.
Semestinya, anggota Komisi A DPRD DKI ini menyebutkan bahwa rancangan anggaran seharusnya dipublikasikan pada setiap tahapan dan proses, apalagi ketika membahas soal KUA-PPAS yang menentukan Pagu Pagu anggaran.
“Karena tidak mempublikasikan, hal ini menyulitkan tidak hanya anggota DPRD, tapi seluruh warga Jakarta tidak bisa melakukan pengawasan anggaran, sehingga yang kita terima nantinya barang jadi,” ungkap William.
“Tinggal nanti masyarakat tinggal percaya saja gitu kepada Pemprov dan DPRD. Alangkah baiknya kalau misalnya semua proses perencanaan itu di publikasi. Karena itu adalah pajak masyarakat, sehingga itu harus dipublikasikan, itu sudah menjadi hal yang sangat mendasar,” tutupnya.
