The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Kasus Suap Massal DPRD Sumatera Utara, KPK Sita Uang Rp3,7 Miliar, Ini Rinciannya
Pimpinan KPK menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc).
News

Kasus Suap Massal DPRD Sumatera Utara, KPK Sita Uang Rp3,7 Miliar, Ini Rinciannya

Rabu, 14 Oktober 2020 17:55 WIB 14 Oktober 2020, 17:55 WIB

INDOZONE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita Rp3,7 miliar yang merupakan uang suap anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019.

Hal ini disampaikan Deputi Penindakan KPK Karyoto saat menggelar jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (14/10/2020).

"Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para tersangka dan saksi senilai total Rp Rp3.732.500.000," kata Karyoto dikutip dari ANTARA.

Seperti diketahui, KPK baru saja menahan mantan Anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 Nurhasanah (NHS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 13 mantan Anggota DPRD Sumatera Utara lainnya pada 30 Januari 2020 lalu.

Nurhasanah ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 14 Oktober 2020 sampai 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

Karyoto mengatakan, penetapan tersangka terhadap 14 mantan Anggota DPRD Sumatera Utara tersebut merupakan tahap yang keempat.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2004-2009 dan Periode 2014-2019.

"Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara," ujar Karyoto.

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000 sampai dengan Rp777.500.000 dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel menarik lainnya


TAG
Nanda Fahriza Batubara
JOIN US
JOIN US