Acara Halal Bihalal yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor pada Minggu (24/5/2020) lalu, juga dihadiri oleh sang rektor Hadi Prabowo.
Dalam foto acara halal bihalal IPDN yang diunggah akun Instagram Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Hadi Prabowo tampak hadir dengan mengenakan batik biru motif khas Solo. Ia terlihat duduk bersama para pejabat lainnya di meja bundar yang dilapisi kain merah (lihat pada foto yang dilingkari).
Menurut IPW, bukan cuma hadir, acara tersebut juga terselenggara atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur praja yang selama ini melakukan karantina di kampus.
Hadi sendiri baru dilantik sebagi Rektor IPDN pada Senin, 23 Maret 2020 lalu, setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt. Rektor IPDN sejak tanggal 19 Oktober 2019.
"Sangat aneh di tengah kerja keras pemerintah memutus mata rantai pandemi Covid 19, kampus IPDN justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampusnya yang dihadiri ratusan praja dan para undangan. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang justru tengah giat-giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid 19," kata Neta.
IPW berharap Mendagri Tito Karnavian segera mencopot Hadi Prabowo karena telah melanggar ketentuan pemerintah pusat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat.
"IPDN adalah kawah candra dimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan pemeritah. Belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan pemeritah," kata Neta, dalam keterangan pers yang diterima Indozone, Selasa (26/5/2020).
Lebih lanjut, IPW juga mendorong Polda Jabar mengusut kasus ini, untuk mengetahui apakah acara keramaian di kampus IPDN itu memiliki izin atau tidak.
Bagaimana pun acara di kampus IPDN ini merupakan pelecehan terhadap PSBB dan pelecehan terhadap upaya pemeritah yang sudah bekerja keras memutus mata rantai Covid-19. Sebagai calon pemimpin mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupun kepada para kepala daerah, yang setiap saat menganjurkan agar semua orang mentaati aturan PSBB, tapi justru para Praja IPDN itu sendiri yang melanggar PSB tersebut. Para petinggi Kemendagri di IPDN juga tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat dan pemerintahan daerah. Sebab itu IPW berharap Mendagri Tito Karnavian segera memberi tindakan tegas kepada Rektor IPDN dan jajarannya," lanjut Neta.
