Filsuf Rocky Gerung memberikan tanggapannya mengenai menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru saja di reshuffle pada Desember lalu bahwa sebanyak 30 persen menteri tidak diperlukan dahulu disaat kondisi pandemi seperti sekarang ini.
"Mungkin 30 persen menteri tidak diperlukan dulu sebetulnyakan," kata Rocky seperti dikutip Indozone pada Senin (4/1/21).
Ia menyebut bahwa hal itu bisa saja dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dan tidak akan melanggar undang-undang lantaran kondisi yang darurat.
"Presiden sebenarnya bisa lakukan itu, itu tidak melanggar undang-undang karena keadaan darurat maka birokrasi bisa dipake di dasar yang sama," jelas Rocky.
Rocky memgungkap bahwa efisiensi dari pengurangan menteri itu tadi bisa digunakan untuk membantu usaha kecil rakyat yang terkena dampak akibat COVID-19.
"Efisiensi itukan bisa dipake untuk subsidi warteg sekarang yang terpaksa mesti jual mahal tahu tempe," katanya.
Rocky menyebut bahwa hal itu terjadi lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan prediksi sosial, dimana seharusnya variabel sosial harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan variabel makro ekonomi.
"Jadi paket kebijakan itu tidak dibuat dengan prediksi sosial yang tepat," ujar Rocky.
"variabel sosial mesti mendahului variabel makro ekonomi di dalam perencanaan," sambungnnya.
Hal itu disampaikan Rocky dalam video wawancaranya bersama Hersubeno Arief di akun Youtube Rocky Gerung Official yang diunggah pada Senin (4/1/21).
