The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Dianggap Berkhianat, Partai Demokrat Pecat 7 Kadernya, Ini Nama-namanya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Instagram/@pdemokrat)
News

Dianggap Berkhianat, Partai Demokrat Pecat 7 Kadernya, Ini Nama-namanya

Siapa saja?

Jumat, 26 Februari 2021 20:25 WIB 26 Februari 2021, 20:25 WIB

INDOZONE.ID - Partai Demokrat resmi melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader yang terlibat di dalam isu upaya kudeta terhadap jabatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut sebagaimana Kepala Badan Komunikasi Strategis  DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).

“Sehubungan dengan desakan yang kuat dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan oleh para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional, maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat,” ungkap Herzaky.

Adapun kader-kader Partai berlambang Mercy yang dipecat adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

"Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini," jelas Herzaky.

Dia menjelaskan, pemecatan tersebut setelah Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa kader tersebut terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan partai.

"Karena ulahnya dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah," tuturnya.

Lebih jauh, Herzaky menyebutkan bahwa kader-kader yang dipecat ini turut menyiarkan kabar kepengurusan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 dinilia gagal. Sehigga harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal. 

Padahal, kata Herzaky, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara.  

"Tindakan pengkhianatan terhadap partai dan kudeta secara paksa, jelas merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat. Kudeta ini juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air," jelasnya.

Tak hanya enam kader tersebut, Partai Demokrat turut melakukan pemecatan kepada Marzuki Alie lantaran terbukti melakukan pelanggaran etika.

Adapun Herzaky menjelaskan bahwa Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Partai Demokrat.

"Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat,” beber dia.

Selain itu, pernyataan dan perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada. 

"Tindakan Marzuki Alie sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai, untuk memecat Marzuki Alie," katanya.

Dengan demikian, sejak keputusan ini ditetapkan, tujuh kader tersebut secara otomatis gugur hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat. Termasuk seluruh perkataan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai Demokrat. 

“Maka hak dan kewajibannya sebagai Anggota Partai Demokrat tidak berlaku lagi, termasuk larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat,” tukasnya.

Artikel menarik lainnya

TAG
Susi Fatimah
Harits Tryan Akhmad
JOIN US
JOIN US