Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, menyambut baik adanya gerakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa belakangan ini terkait dengan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan sebagai bagian kontrol dari pemerintah. Pasalnya, dalam setahun belakangan ini, Fadli menilai bahwa parlemen sudah tidak bisa lagi menjadi institusi yang melakukan check and balances.
"Apalagi karena kekuatan parlemen itu di-absorb oleh kekuatan eksekutif. Itu yang kita lihat setahun kebelakangan," ucap Fadli dalam sebuah diskusi virtual dengan Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020).
Bahkan kini, Fadli menjelaskan bahwa oposisi pemerintah tidak sebanyak dahulu yang menjadi bagian mayoritas. Sehingga, saat ini, ia menyebut kedaulatan partai lebih tinggi daripada rakyat.
"Sehingga kamar legislatif itu tidak menjadi channel dalam perjuangan masyarakat. Apalagi kedaulatan partai kan lebih tinggi daripada kedaulatan rakyat pada prakteknya. Ini yang perlu dikoreksi ke depan," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Fadli Zon menilai saat ini terjadi semacam ada dikotomi antara kedaulatan rakyat dengan partai. Ia pun menyebutkan adanya sistem presidensial, tapi dalam prakteknya terkesan sebagai parlementer.
"Jadi kalau yang sudah berkoalisi ya dia menganggap legislatifnya juga demikian. Padahal kan seharusnya legislatif itu harus menjadi oposisi di dalam mengawasi pemerintah. Artinya sebagai fungsi pengawasan," tutup Fadli.
Artikel Menarik Lainnya:
- Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim Menjamur Sejak 2010, Diduga Sekongkol dengan Aparat
- Video Sosialisasi Cara Pasang Kondom, Si Wanita Tertawa Geli saat Pegang Kelamin Tiruan
- Hari Santri Nasional, Puan Maharani Harap Semangat Gotong Royong Hadapi Covid-19
