Jokowi Beri Tanda Jasa untuk Megawati Soekarnoputri, SBY Tidak, Begini Klaim PDIP

- Kamis, 13 Agustus 2020 | 15:23 WIB
Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan). (Instagram)
Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan). (Instagram)

Presiden Joko Widodo memberikan anugerah Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada 53 orang yang dianggap tokoh di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Sejumlah nama yang masuk dalam daftar 53 orang tersebut mendapat sorotan, terutama perihal pertanyaan tentang jasa apa yang telah mereka berikan untuk negara.

Salah satu yang disorot adalah Ketua Umum PDIP Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri alias Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI.

Megawati mendapat Tanda Jasa Medali Kepeloporan. Seorang lainnya yang juga menerima tanda jasa yang sama adalah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Lutan, S.H., M.B.A., M.M. (Kepala Pelaksana Harian BKNN 1999-2001).

Tidak diketahui apa yang melandasi pemberian tanda jasa ini. Namun, dalam pidatonya, Jokowi bilang bahwa pemberian tanda jasa dan kehormatan itu sudah melewati pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. 

"Pertimbangannya sudah matang," katanya, seperti dilansir Antara.

Pemberian tanda jasa itu diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51, 52, dan 53/TK/TH 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Nomor 79, 80, dan 81/TK/TH 2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.

Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan mantan Presiden RI ke-6, tidak masuk dalam daftar.

Klaim PDIP

Terpisah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merasa bangga atas tanda jasa Medali Kepeloporan yang didapatkan oleh Megawati Soekarnoputri.

"Penghargaan tersebut sangat membanggakan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.

Hasto mengklaim bahwa Megawati Soekarnoputri, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Ke-5 RI, terbukti mampu menyelesaikan krisis multidimensional; menghadirkan kepemimpinan rekonsiliatif-gotong royong dengan susunan kabinet paling kompak dan terbaik pasca reformasi 1999.

"Bahkan Kabinet Gotong Royong itu hingga saat ini dikenang sebagai "the dream team" karena leadership, profesionalitas, dan kemampuannya di dalam menyelesaikan masalah bangsa dan negara, serta meletakkan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya itu saja, kepemimpinan Megawati menghadirkan pemilu yang paling demokratis pasca 1955," kata Hasto.

Menurut Hasto, banyak yang sudah dilakukan Megawati.

"Antara lain, membentuk lembaga yang visioner, sehingga pantas jika Presiden Jokowi memberikannya penghargaan. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Densus 88, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Lansia, Sekolah Polwan, Polisi Pariwisata, dan Sekolah BIN, adalah contoh bagaimana negara hadir bagi setiap warga bangsa," tutur Hasto.

Halaman:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X