Sederet Kritik KSPI untuk RUU Cipta Kerja, Bisa Hilangkan Pesangon!
Penyerahan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
News

Sederet Kritik KSPI untuk RUU Cipta Kerja, Bisa Hilangkan Pesangon!

Minggu, 16 Februari 2020 19:49 WIB 16 Februari 2020, 19:49 WIB

INDOZONE.ID - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ikut mengkritisi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurutnya, RUU ini bisa menghapus pesangon untuk pekerja.

"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Dalam draf RUU tersebut, tidak ada batasan waktu kontrak kerja, sehingga bisa dilakukan seumur hidup. Akibatnya, pekerja tetap akan semakin langka dan bisa dengan mudah dipecat.

"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

"Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan kompensasi," katanya.

Dia mengatakan kalau kompensasi hanya diberikan untuk pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu tahun. Perusahaan bisa mengakali hal ini dengan mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari satu tahun.

"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu.

Hal lainnya adalah, pekerja tidak mempunyai batasan waktu yang jelas, karena dalam draf RUU hanya disebutkan waktu kerja paling lama 8 jam satu hari, dan 40 jam dalam seminggu.

BEM Se-Bogor menolak Omnibus Law
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

"RUU ini membuka kemungkinan pekerja dipekerjakan tanpa batasan waktu yang jelas, sehingga kelebihan jam kerja setelah sehari bekerja delapan jam tidak dihitung lembur," tambah Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja lantaran dianggap merugikan pekerja, terutama buruh. KSPI akan melakukan aksi demo besar-besaran selama draf RUU itu dibahas oleh DPR.

"Aksi ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah," tegas Said Iqbal.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Zega
Zega

Zega

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU