Tindakan pencurian ikan yang dilakukan nelayan Tiongkok dengan pengawalan armada Coast Guard Tiongkok di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Laut Natuna, dinilai melukai persahabatan baik yang selama ini dibangun oleh Indonesia dengan Tiongkok.
Hal ini diutarakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Politisi Partai Golkar ini pun meminta pemerintah berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. Menurutnya, klaim Tiongkok di Laut Natuna tidak punya dasar hukum di PBB.
"ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan 'United Nations Convention on the Law of the Sea' (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," tegas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1)
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh lembek terkait masalah ini, kendati Tiongkok merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Sebab, ini sudah terkait kedaulatan. Terlebih, pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok seakan merendahkan Indonesia, tidak peduli dengan sikap Indonesia yang menerima atau menolak klaim di Laut Natuna.
"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita. Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tegas Bamsoet.
