Sebanyak tujuh partai politik (Parpol) yang tidak lolos ambang batas minimal masuk parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, menolak rencana kenaikan parliamentary threshold.
Hal ini telah mereka sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ketika melakukan pertemuan pada Rabu (29/1/2020).
"Kita benahi kemungkinan threshold untuk presiden, agak diturunkan sedikit lah atau tadi ada pikirkan, kalau perlu nol persen misalnya," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mewakili para petinggi Parpol kepada awak media di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Adapun Parpol yang bertemu dan berdiskusi dengan Mendagri adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).
Menurut Priyo, adanya wacana kenaikan parliamentary threshold yang ditetapkan empat persen dalam aturan sekarang, sangat lumrah dalam dunia politik. Karena pada dasarnya, ketika ada partai yang berkuasa pasti ada kemungkinan untuk mempertahankan itu.
"Biasanya tabiat-tabiat partai politik yang muncul di parlemen utama dari partai-partai besar, di mana saya dulu pernah di sana ialah ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang sekarang sudah didekap dalam dada itu," ungkapnya.
Dia menambahkan, melihat perkembangan dan kondisi terkini sudah selayaknya parpol yang punya keinginan tersebut untuk tidak melenggangkan rencana kenaikan persentase parliamentary. Ini semata-mata bertujuan untuk kemajuan negara dan bangsa.
"Apakah tidak mau sedikit dikalahkan dengan keinginan kita untuk membangun sebagai keluarga bangsa. Kami bertujuh tadi mewakili aspirasi yang berkembang, dari silent majority yang bertebaran itu. Enggak usahlah pongah menepuk dada malah menaik-naikan itu, ya semacam gaya-gaya politik meskipun itu sah, ya kami prihatin," jelasnya.
Meskipun demikian, politisi Partai Berkarya ini tidak mempermasalahkan terkait hal itu karena ihwal tersebut sah-sah saja digulirkan di Parlemen.
Akan tetapi, Priyo beserta para petinggi partai lainnya akan membahas ini lebih jauh dan mendalam supaya tidak terwujud.
"Saya dan kami bertujuh nanti akan mendiskusikan ini dengan para cendikiawan, para ilmuwan, akademisi, pengamat politik, kami akan curhat. Hematnya saya, kalau nanti ada diskusi yang jernih dan sehat mestinya keinginan untuk memproklamasikan, menaikkan ini (parlementer threshold) yang kemudian ujungnya membunuh demokrasi harusnya dari pagi-pagi (sejak dini) bisa dicegah," tandasnya.
