Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai tidak masuk akal jika akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk merubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
“Sesuatu yang di luar dugaan akan terjadi kejutan-kejutan politik nasional maupun geopolitik. Bayangkan kalau besok keputusan MK pemilihan umum bersifat tertutup, tidak logis, tidak logis,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).
Baca Juga: ICW: Pemilu Proporsional Tertutup Buka Ruang Nepotisme di Internal Partai
Meski Cak Imin tidak mau mendahului keputusan MK, namun dirinya mengaku khawatir. Dia menyebut, Indonesia dalam bahaya apabila sistem pemilu diubah dari coblos caleg (proporsional terbuka) menjadi coblos partai (proporsional tertutup).
“Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan bahaya, politik dalam keadaan bahaya. Nah ini tantangan berat konstelasi politik nasional kita berubah tanpa kita tidak tahu yang bakal terjadi,” ungkapnya.
Cak Imin menjelaskan soal keadaan bahaya jika sistem pemilu menjadi tertutup. Menurutnya, bakal ada stagnasi politik di dalam negeri yang turut mengancam pelaksanaan pemilu.
“Akan ada stagnasi-stagnasi politik di mana persiapan berubah. saya menganggap kalau itu terjadi akan mengancam pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD: MK Tak Mengatur Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan, partainya telah siap untuk menghadapi kontestasi elektoral 2024. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menyidangkan judicial review soal sistem Pemilu.
“PKB sudah siap dan bahkan hari ini masih ada uji judicial review di MK menyangkut sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).
Dia mengaku Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB bakal memikul beban berat apabila MK memutuskan Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
“Tentu itu juga menjadi beban kepada LPP jika nanti MK memutuskan tertutup,” ujar Jazilul.
Artikel Menarik Lainnya:
