Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso batal memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin (26/9/2022). Alasannya karena Sugeng menganggap ada diskriminasi yang dilakukan oleh pihak keamanan DPR.
Sugeng sedianya bakal hadir memenuhi undangan dari MKD DPR, guna memberikan keterangan terkait memeriksa laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota dewan mengenai penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan ketika mendatangi rumah keluarga Brigadir J di Jambi.
“Kesediaan hadir IPW adalah sebagai wujud penghormatan IPW pada tugas MKD. Dan, komunikasi berlanjut saat menuju ke Gedung DPR,“ kata Sugeng kepada wartawan, Senin (26/9/2022).
Baca Juga: Ledakan di Asrama Polisi Jateng: Satu Anggota Terluka
Hanya saja, Sugeng menceritakan dirinya dilarang memasuki gedung DPR melalui gerbang depan yang berada di Jalan Gatot Soeboroto, Jakarta. Alasannya, gerbang itu diperuntukkan bagi anggota Dewan saja, tamu harus melewati gerbang belakang yang ada di Jalan Gelora.
“Tapi, saat memasuki pintu depan Gedung DPR, dihalangi oleh Pamdal dan dilarang masuk karena ada perintah dari Ketua DPR dan Sekjen DPR bahwa tamu harus lewat pintu belakang,” tuturnya.
“Padahal saat mau masuk ke Gedung DPR, Ketua IPW sudah menunjukkan surat undangan dari DPR RI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra A. Muhaimin Iskandar,” tegasnya.
Baca Juga: Musra Dinilai Hanya Kumpulan Pro Jokowi yang Mau 3 Periode: Gak Mungkin Hasilnya yang Lain
MKD Merespon
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua MKD Habiburokhman menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua IPW lantaran tidak bisa masuk ke dalam melalui gerbang depan DPR.
“Kami atas nama MKD DPR mohon maaf kepada Pak Sugeng Teguh Santosa atas ketidaknyamanan yang terjadi hari ini," jelasnya.
Habiburokhman mengakui bilamana MKD sudah menegur Pamdal terkait yang melarang IPW untuk masuk gedung Dewan. Menurut politisi Gerindra ini, semua tamu yang masuk ke DPR harus diperlakukan sebaik mungkin.
"Kami juga telah menegur keras Pamdal yang tadi bertugas. Prinsipnya kita harus memperlakukan tamu dengan hormat, DPR adalah rumah rakyat," urai Habiburokhman.
