The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Draft Final RKUHP: Hina Presiden dan Wakil Presiden Bisa Dipenjara 3,5 Tahun!
Ilustrasi Rapat di DPR RI (INDOZONE/Harits Tryan)
News

Draft Final RKUHP: Hina Presiden dan Wakil Presiden Bisa Dipenjara 3,5 Tahun!

Rabu, 06 Juli 2022 18:49 WIB 06 Juli 2022, 18:49 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah telah resmi menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Draft ini juga mengatur tentang penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana dilihat Indozone dalam draft final RKUHP ini, turut mengatur pidana atas penyerangan dan penghinaan terhadap Presiden serta Wakil Presiden.

“Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,” begitu bunyi pasal 217 dalam draft final RKUHP.

Kemudian, di pasal 218 ayat (1) mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Untuk pasal 218 ayat (2) mengatakan, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

BACA JUGA: Awas, Menghina Presiden dan Sebar Hoax soal Corona Bakal Ditindak Tegas

Pasal 219 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun untuk pelaporan tindak pidana dalam pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan delik aduan, sehingga Presiden dan Wakil Presiden lah yang harus melaporkan. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 220 dalam draft final RKUHP.

Pasal 220:

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Harits Tryan Akhmad
JOIN US
JOIN US