Website APBD DKI Jakarta 2020 Tak Bisa Diakses

- Rabu, 30 Oktober 2019 | 12:38 WIB
Twitter/@willsarana
Twitter/@willsarana

PSI menyoroti berbagai anggaran dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta. Setelah menemukan anggaran lem aibon Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakbar, PSI juga menemukan anggaran fantastis lainnya.

Anggaran itu adalah pembelian ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Anggaran bengkak ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana.

"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).

PSI menegaskan akan terus menyisir anggaran mencurigakan dan mempertanyakannya. William juga mengkritisi Pemprov DKI yang mengelak jika diminta membuka detail anggaran.

"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," tegas William.

Saat ini anggaran di KUA PPAS 2020 sudah tidak bisa diakses di situs APBD DKI. Yang muncul hanyalah tulisan 'Info Jadwal belum ada yang dipublikasikan'. Tidak ada pilihan tahun "2020" di halaman utama.

Hal ini semakin membuat William berang. Dia meminta akses dibuka kembali agar masyarakat bisa mengetahui dan menilai sendiri anggaran tersebut. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi.

"Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!" kata William.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Zega

Rekomendasi

Terkini

X