Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tak mungkin membantu BPJS Kesehatan yang sedang mengalami defisit dari segi material. Hal ini karena bertentangan dengan peraturan perundangan.
Agus mengatakan bahwa untuk subsidi pembiayaan antarprogram di BPJS Ketenagakerjaan saja tidak memungkinkan, apalagi jika harus membantu menutupi defisit antarbadan BPJS.
"Antar program saja, di mana sesama badan, tidak dimungkinkan," ungkapnya.
Agus mencontohkan bahwa dana Jaminan Kematian tidak mungkin digunakan untuk pembiayaan Jaminan Kecelakaan Kerja atau Jaminan Hari Tua yang keduanya sama-sama dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Agus juga mengatakan bahwa pengelolaan masing-masing program di luar negeri telah dikelola oleh sebuah lembaga atau perusahaan.
Misalnya saja, Badan Jaminan Pensiun mengelola program Jaminan Pensiun atau Badan Jaminan Kematian hanya mengelola Jaminan Kematian. Agus mengungkapkan bahwa antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan masih menjalin kerja sama, misalnya saja penggunaan kantor, sistem pemasaran, serta kegiatan kampanye kepada masyarakat.
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memang sudah menjalin kerja sama lewat nota kesepahaman, tapi bukan dalam hal pembiayaan.
Agus menambahkan kegiatan Belitung Geopark Intational Stand Up Paddle dan Kayak Marathon 2019 di Pantai Kelayang oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai "title sponsorship" yang sejalan misinya untuk mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
"Dalam menjalankan amanah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, kami memiliki misi yang salah satunya adalah mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional," ungkap Agus.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan dalam mengembangkan pariwisata daerah lewat wisata olahraga.
"Tentu kejuaraan internasional ini juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 'sport tourism', menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi sekitar,” ujar Agus.
Menanggapi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp28 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta BPJS Kesehatan untuk memperbaiki data kepesertaan dan penerimaan iuran dan aspek-aspek lainnya.
