Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Mohammad Taufik, menyatakan keberatan dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menganggap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lepas tangan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) tahap dua di Jakarta.
Bantuan ini terkait dalam penanggulangan virus corona (Covid-19) dan dampaknya.
Taufik pun mempertanyakan alasan Menkeu mengungkapkan tuduhannya yang tidak mendasar. Karena pernyataan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan sangat politis.
"Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?" Kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Taufik menerangkan, bahwa sejak awal Anies Baswedan menjadi satu satunya kepala daerah yang sigap dalam menangani kasus Covid-19, termasuk menangani dampaknya. Bahkan, apa yang dilakukan Anies tidak diikuti oleh cepatnya penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat.
Selain itu Gubernur Anies juga lebih awal memberikan bansos kepada masyakarat terdampak Covid-19 daripada pusat. Karena itu, menurut Taufik, pemerintah pusat seharusnya mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam tangani kasus Covid-19.
"Mestinya pemerintah pusat menyatakan terima kasih kepada Kepala Daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemi Covid-19 di daerah dengan baik," kata dia.
Dia menambahkan, bahwa pernyataan Sri Mulyani itu bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies yang sejak awal responsif tangani kasus Covid-19, namun juga menyakiti hari masyakarat Ibu Kota yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
"Apa salahnya kalau dalam situasi sulit seperti ini warga Jakarta menerima bansos sampai dua kali dari pemerintah pusat dan dari Pemprov DKI? Bukankah itu dapat meringankan mereka yang sedang kesulitan ekonomi," ungkapnya.
