Beredarnya surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditanda tangani salah Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Andi Taufan Garuda Putra, menimbulkan polemik di publik.
Ketua DPP KNPI, Azhar Adam menilai Presdien Joko Widodo harus mengambil langkah segera untuk mengatasi problema yang terjadi. Adam mengusulkan jika Stafsus Milenial tidak berfungsi maksimal lebih baik untuk dibubarkan.
"Dampaknya justru memperkeruh situasi. DPP KNPI mendesak agar dilakukan evaluasi serius terhadap stafsus milenial tersebut, kalau tidak berfungsi maksimal baiknya dibubarkan," ucapnya kepada Indozone, Senin (15/4/2020).
Dia juga meminta Andi Taufan untuk bersikap bijaksana dan bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat, bukan hanya sekedar minta maaf saja.
"Sikap kenegarawanan juga mesti ditunjukan oleh yang bersangkutan, dengan minta maaf lalu mengundurkan diri," tegasnya.
Menurut Adam, dalam situasi darurat nasional karena pandemik covid19 ini, para pembantu presiden semestinya jangan melakukan tindakan-tindakan blunder yang bisa menimbulkan kegaduhan publik dan berakibat fatal.
"Stafsus tidak punya dasar menyurat dengan menggunakan Kop lembaga negara kepada institusi resmi di bawahnya. Terlebih surat tersebut berkaitan dengan kemitraan dengan lembaga non pemerintah, yang notabene milik stafsus tersebut. Ini indikasinya abuse of power, bahkan bisa ditanggapi publik bernuansa conflict of interest," ungkpanya.
Dalam situasi nasional yang seperti ini seharusnya yang dilakukan pembantu presiden Jokowi adalah semaksimal mungkin meminimalisir reaksi negatif publik.
"Publik sedang menghadapi situasi krisis multidimensi, covid 19 ini bukan cuma bencana kesehatan. Ada dampak ekonomi dan sosialnya. Rakyat cemas dan panik. Dalam keadaan seperti ini, aneh bila pembantu presiden melakukan tindakan blunder yang kesannya disengaja. Implikasinya jelas, muncul Kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu,” ujarnya.
