Netizen Pertanyakan Kinerja Pemkot Bogor Pasca Kasus Wisata Seks Halal
Konferensi pers Bareskrim Polri terkait pengungkapan kasus TPPO dengan modus praktek wisata seks halal di Puncak, Bogor, Jawa Barat. ( ANTARA/Anita Permata Dewi)
News

Netizen Pertanyakan Kinerja Pemkot Bogor Pasca Kasus Wisata Seks Halal

Sampai Polri yang turun tangan.

Minggu, 16 Februari 2020 14:53 WIB 16 Februari 2020, 14:53 WIB

INDOZONE.ID - Pasca penangkapan pengungkapan kasus wisata 'seks halal' oleh Bareskrim Polri, netizen mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota Bogor. 

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang berlangsung dengan modus kawin kontrak di wilayah Puncak, Bogor, Provinsi Jawa Barat ini sudah berhembus sekian lama. Praktik ini terungkap dan bermula di media sosial yang kemudian ramai dibahas. 

Akhirnya, setelah lakukan rangkaian penyelidikan polisi pun bisa membongkarnya. Sebagaian besar netizen memberi apresiasi kepada polisi, sementara yang lainnya mempertanyakan kinerja para pejabat kota Bogor yang diam saja. 

Seperti pemilik akun @ferisaragi1, yang menyatakan heran dengan adanya wisata 'seks halal' tersebut. Bahkan, ia mempertanyakan kinerja pemerintah Kota Bogor selama ini dan tidak ada upaya untuk membongkar praktik prostitusi itu.

"Hebat!!! Ternyata di Indonesia ada wisata 'seks halal.' Mungkin wisata 'seks halal' tsb satu2nya di dunia. Mana pemerintah setempat, dan mana instansi dan lembaga yg terkait??? Jangan buat malu Indonesia," cuit @evndari.

Sementara itu, aku @warmanturnip1, heran dengan kebijakan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah selama ini. Misalnya, Pemerintah Kota Bogor melarang perayaan valentine yang didasarkan bukan ajaran Islam atau bukan budaya lokal.

"Valentin diributin, acara budaya lokal dibubarin, giliran bisnis lendir diam seribu bahasa, Mudahan2 bupatinya masih waras,"  tulis @warmanturnip1 beranda tanya.

Diberitakan sebelumnya, praktik prostitusi ini  di jagat maya atau media sosial, lokasi ini disebut sebagai wisata seks 'halal.' Sejumlah tersangka pun digiring ke Bareskrim Polri pada Jumat kemarin (14/2/2020).

Melansir dari Antara, kasus ini masuk ke dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pmeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Para pelaku mendapat ancaman minimal tiga tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

Ada lima orang tersangka yang ditahan dan sejumlah barang bukti. Seperti enam telepon seluler, uang tunai Rp900 ribu, print out pemesanan vila dan apartemen, invoice, paspor, dan dua boarding pass.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
M Fadli
Murti Ali Lingga
M Fadli

M Fadli

Writer
JOIN US